PSSI Bicara Beberapa Potensi Sanksi FIFA usai Indonesia Batal Gelar Piala Dunia U-20 2023

Nungki Nugroho - Kamis, 30 Maret 2023 | 16:26 WIB
Tangkapan layar situs FIFA setelah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Hal ini pernah dialami negara lain di turnamen garapan FIFA dahulu.
FIFA.COM
Tangkapan layar situs FIFA setelah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Hal ini pernah dialami negara lain di turnamen garapan FIFA dahulu.

"Kita sudah tahu keputusan FIFA bahwa kita dicabut ketuanrumahan kita. Tinggal yang ditunggu tindakan susulan, tentu saya berharap jangan sampai kita kena sanksi berat," kata Zainudin.

Zainudin mengingatkan bahwa sebelumnya Indonesia sudah pernah dihukum FIFA pada 2015 karena pemerintah dianggap mengintervensi PSSI.

Saat ini menurut Zainudin situasinya berbeda dan terdapat potensi hukuman yang lebih berat.

"Kita tahu kita tidak bisa, maka tidak bisa main di pertandingan yang diatur oleh FIFA di semua level, dunia maupun ASEAN."

Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Zainudin Amali, sedang memberikan keterangan awak media di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Jumat (10/3/2023).
MUHAMMAD ALIF AZIZ MARDIANSYAH/BOLASPORT.COM
Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Zainudin Amali, sedang memberikan keterangan awak media di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Jumat (10/3/2023).

"Kita sudah tidak bisa lagi melaksanakan FIFA matchday, negara lain yang yang anggota FIFA juga tidak mungkin datang ke sini. Kita tidak bisa keluar," ujar mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu.

Menurut Zainudin, terdapat pula dampak sanksi lain yang mungkin diterima Indonesia yakni pada kompetisi-kompetisi yang dinaungi PSSI.

"Kan ujung kompetisi itu terbentuknya timnas. Kalau timnas tidak bisa berkompetisi, keluar dari event FIFA, tentu kita tidak melakukan pembentukan timnas. Itu yang paling berat buat kita di samping lain-lain," ujar Zainudin.

"Jadi kita tidak bicara lagi Piala Dunia, tetapi bagaimana menyelamatkan sepak bola Indonesia, Mohon doanya," tambahnya.

Terkait pembatalan ini, pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden Jokowi belum memberikan keterangan resmi.


Editor : Nungki Nugroho
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.